Liputandigital.com – Nama Pemeriksa Fungsional Ahli Madya Direktorat Jenderal Bea Cukai, Ahmad Dedi, kembali menjadi sorotan setelah muncul pemberitaan yang menggambarkan dirinya seolah menghindari wawancara media. Narasi tersebut kemudian berkembang menjadi dugaan bahwa ia sedang menyembunyikan keterlibatan dalam kasus suap terkait importasi di lingkungan Bea Cukai. Menanggapi hal ini, kuasa hukumnya, T.S. Hamonangan Daulay., S.H., M.H., memberikan penjelasan untuk meluruskan persepsi publik.
“Di sini perlu diluruskan, karena sudah terjadi framing negatif yang pada akhirnya merugikan klien kami. Seolah-olah takut karena terlibat dalam kasus tersebut,” ujar Hamonangan Daulay saat ditemui media pada Sabtu, 9 Mei 2026.
Menurutnya, keputusan untuk tidak memberikan komentar kepada wartawan adalah hak setiap individu dan dapat dipilih berdasarkan pertimbangan pribadi. Dalam konteks ini, Ahmad Dedi memilih untuk diam demi menjaga keberlangsungan proses hukum yang sedang berjalan.
“Bagi Ahmad Dedi, berkomentar di media saat itu justru akan menjadi kontraproduktif terhadap penyelidikan kasus tersebut di KPK. Biarlah kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung,” tambahnya.
Hamonangan juga menegaskan bahwa kliennya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi, bukan tersangka. Ia menyebut Ahmad Dedi telah hadir memenuhi panggilan dan memberikan keterangan sesuai fakta yang diketahui.
“Makanya, dia hadir dan memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dia ketahui. Sekali lagi, dia sebagai saksi dan bukan tersangka,” tegas Tongku.
Sebagai penutup, Hamonangan menyerukan agar media, terutama media arus utama, tetap menjunjung prinsip praduga tidak bersalah dan tidak ikut terpancing isu yang belum tentu benar.
“Saya berharap kepada teman-teman media, jangan mudah termakan framing pihak tertentu. Kasus ini harus kita kawal bersama-sama, agar pengusutannya berlangsung dengan lancar dan tuntas,” tutupnya.
