Liputandigital.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengatakan terdapat sejumlah hal terkait layanan kesehatan bagi perempuan yang perlu ditangani bersama, mulai layanan bebas diskriminasi hingga integrasi dengan sistem perlindungan dari kekerasan.
Dia menyebutkan bahwa peningkatan layanan kesehatan bagi perempuan menjadi penting, karena perempuan bisa menjadi penentu kualitas generasi mendatang. Dia mencontohkan, kasus stunting bukan hanya tentang kelahiran bayi, melainkan juga bagaimana kesehatan ibu terjaga sejak masa kandungan.
“Kemudian kesehatan mental juga menjadi perhatian, karena info yang kami dapatkan bahwa 10 persen penduduk dunia dan juga Indonesia saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan mental atau kesehatan jiwa,” ujar MenPPPA di Forum Nasional Kesehatan Perempuan 2026 bertema No Woman Left Behind, di Jakarta, Rabu.
Dari sejumlah hal yang perlu dilakukan, kata dia, yang pertama adalah memastikan layanan kesehatan perempuan yang ramah aman dan bebas dari diskriminasi.
Kedua, katanya, memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit di setiap tahap kehidupan. Ketiga, memperluas akses layanan bagi perempuan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dan kelompok rentan.
“Yang keempat, mengintegrasikan layanan kesehatan dengan sistem perlindungan dari kekerasan, memperkuat layanan kesehatan jiwa bagi perempuan dan remaja, serta meningkatkan literasi kesehatan agar perempuan mampu mengambil keputusan yang tepat bagi diri sendiri dan keluarganya,” ujarnya.
Arifah mengatakan, forum tersebut menjadi ruang kolaborasi strategis yang menempatkan perempuan sebagai aktor utama dalam pembangunan kesehatan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mengatakan, kebijakan kesehatan harus responsif dan berkeadilan, karena tidak semua perempuan menghadapi kondisi yang sama.
“Mari pastikan setiap perempuan Indonesia, dimanapun ia berada, memiliki hak yang sama untuk hidup sehat, mendapatkan layanan yang bermutu, serta memiliki masa depan yang tangguh, agar tidak satupun perempuan yang tertinggal dalam akses kesehatan, dalam informasi, dan dalam perlindungan,” ujar Isyana.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Asnawi Abdullah mengatakan bahwa sebelum Forum Nasional Kesehatan Perempuan, pihaknya telah menjaring aspirasi para perempuan, dan menemukan adanya perhatian tinggi pada kesehatan jiwa dan perlindungan dari kekerasan.
“Diikuti topik-topik kesehatan reproduksi dan maternal, topik pencegahan dan deteksi dini penyakit pada perempuan dan topik keadilan akses dan perlindungan bagi kelompok rentan,” katanya.
Pihaknya membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi seluruh pihak untuk memberikan masukan dan berkontribusi. (ant)
