BERBAGI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan akan memperoses adanya laporan dugaan mengenai uang Rp 70 Juta yang di terima oleh menteri Agama yakni Lukman Hakim Syarifudin.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan Kepala kantor Wilayah Kementrian Agama (Kemenag) Jawa Timur Haris Hasanudin di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada hari Rabu 29 Mei 2019 lalu.

“Tentu akan dibuktikan satu per satu dengan fokus membuktikan perbuatan terdakwa. Kalau nanti ada pihak lain yang menerima akan kami pelajari dan tidak tertutup dikembangkan lebih lanjut,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada hari Rabu 29 Mei 2019.

Febri juga menjelaskan keterangan yang di sampaikan dalam surat dakwaan yang di perolej dari fakta fakta dalam proses penyidikan selama ini. Fakta itu masih dapat berkembang sesuai proses persidangan.

KPK Proses Uang 70 Juta Terkait Jual Beli Jabatan Kemenag
KPK Proses Uang 70 Juta Terkait Jual Beli Jabatan Kemenag

Tidak hanya dugaan penerimaan uang Rp 70 juta, ujar dia, penyidik juga masih mendalami temuan uang di laci kerja Lukman beberapa waktu yang lalu.

“Uang di laci itu sumber yang beda dengan Rp 70 juta. Kami masih mendalami meski penjelasan Menag saat itu sumber uang dari honorarium (kegiatan lain),” ujar Febri.

Dalam dakwaan tersebut di ucapkan bahwa Lukman menerima uang senilai 70 juta dari Haris. Uang tersebut di berikan secara bertahap yakni 50 juta serta 20 juta.

Lukman di sebut berperan dalam pengangkatan Haris sebagai9 Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Kader PPP tersebut juga di sebut sebut telah siap pasang badan terhadap pengangkatan proses seleksinya bermasalah.

Haris sendiri di dakwa menyuap anggota DPR yang juga merupakan Ketua Umum PP Romahurmuziy berupa uang sebesar Rp 325 juta. Di sebutkan juga jika suap tersebut turut di berikan oleh Lukman.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin disebut sebut telah menerima Rp 70 juta dari kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanudin. Uang tersebut di duga terkait mengenai intervensi hukum dalam pengangkatan Haris sebagai kepala kanwil.

Hal tersbeut di ucapkan aoleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam surat dakwaan terhadap Haris yang di bacakan di pengadilan Tipikor Jakarta, pada hari Rabu 29 Mei 2019.

Menurut jaksa, perbuatan Lukman menerima suap itu dilakukan bersama-sama dengan M Romahurmuizy yang merupakan anggota DPR sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here