BERBAGI

Jakarta – Komando Garda Depan (Gabungan Relawan Demokrasi Pancasila) ikut serta dalam memperhatikan banyaknya laporan dari masyarakat soal adanya dugaan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) di Pemilu Serentak 2019 ini. Hal itu di sampaikan oleh Komandan Garda Depan Lieus Sungkharisma di dalam konferensi pers di Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi, Jl. Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, pada (28/4/2019) sore.

“Terlalu mahal ongkos yang harus kita bayar jika ternyata Pilpres kali ini dikotori oleh ambisi pribadi dan kepentingan sekelompok orang,” kata Komandan Garda Depan Lieus Sungkharisma.

Dia menilai, bahwa dugaan kecurangan tersebut bukan hanya memprihatinkan, namun juga memberikan dampak kecurigaan dari banyak kalangan. Yang di mana dianggap telah terjadi perkomplotan jahat dengan pihak penyelenggara pemilu untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Bukan hanya itu saja, namun Lieus menjelaskan, hingga sekarang ini tim dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi telah mendapati adanya 1.200 kasus dugaan kecurangan pada Pilpres 2019 ini.

Dari banyaknya dugaan tindak kecurangan itu, Lieus meminta secepatnya dilakukan audit forensik terhadap KPU RI serta secepatnya disusunnya Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menjumpai bukti material soal apa setulnya yang terjadi saat berlangsungnya Pilpres 2019 saat ini.

Kemudian juga, audit forensik serta pembentukan TPF tersebut menjadi sangat meminta dan bukan saja untuk membuat agar Pemilu yang telah memakan biaya triliunan rupiah tersebut tak menjadi sia-sia. Namun juga untuk membuat proses suksesi kepemimpinan nasional di negeri tersebut berjalan dengan baik, jujur, adil, serta demokratis.

Terkait Banyaknya Dugaan Kecurangan, Komando Garda Depan Minta KPU Diaudit
Terkait Banyaknya Dugaan Kecurangan, Komando Garda Depan Minta KPU Diaudit (liputandigital.com)

Bukan hanya itu saja, dia pun menganggap jika persentase peraihan suara pasangan calon capres dan cawapres di real count KPU RI tak berganti secara signifikan. Hal tersebut, jelas dia, kemungkinan indikasi adanya praktik kecurangan, bertambah sudah lebih dari sepuluh hari setelah pencoblosan.

Dan juga setelah itu, dijumpai banyak sekali total dari perolehan suara di real count KPU RI yang tak sama dengan data C1 yang terdapat di masyarakat.

“Tragisnya, yang jumlahnya selalu kurang adalah suara Paslon 02 (Prabowo-Sandi). Sedangkan suara paslon 01 (Jokowi-Ma’ruf) terus bertambah,” tutur Lieus.

Walaupun begeitu, seluruh temuan adanya dugaan tindak kecurangan tersebut telah dilaporkan ke Badan pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI). Tetapi Lieus menyatakan, hal tersebut tak menutup kemungkinan untuk timnya mendesak untuk secepatnya dilakukan audit terhadap KPU RI serta secepatnya disusun tim pencari fakta Pilpres 2019.

Komando Garda Depan, kata dia, hingga sekarang ini tetap mengakumulasi bukti-bukti kecurangan tersebut, baik di tingkat PPS, PPK, KPU Daerah ataupun juga KPU Pusat.

“Apapun alasan yang diberikan KPU RI, faktanya angka-angka perolehan suara pasangan calon presiden di server KPU tidak juga berubah. Ini semakin menguatkan dugaan kami adanya kesengajaan KPU untuk mencurangi suara rakyat dalam Pilpres 2019 ini,” pungkas Pemimpin Komando Garda Depan itu.