BERBAGI

Jakarta – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengungkapkan, jika pihaknya siap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) bila hasil perhitungan suara Pilpres 2019 yang dirilis KPU meringkas pasangan capres-cawapres kubu petahana menang. Hal itu di sampaikan oleh Andre di Jakarta, pada (18/4/2019).

“Kalau misalnya real count kami berbeda dengan KPU, tapi kami temukan kecurangan yang masif, terstruktur, mungkin saja kami gugat ke MK,” ungkap Andre.

Maka dari itu, jelas Andre, BPN menyampaikan kepada para pendukung dan simpatisan Prabowo-Sandi di berbagai daerah untuk menjaga kotak suara sampai perhitungan yang dilakukan KPU tuntas. Prabowo sudah melakukan deklarasi kemenangan serta menyatakan mendapatkan 62 persen suara pemilih. Hal tersebut menurut hasil real count yang dijalankan oleh BPN Prabowo-Sandi.

Ferry Mursyidan Baldan selaku Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi, menyebutkan, bahwa real count yang dijalankan oleh pihaknya tersebut menurut data formulir C1 yang diberikan oleh para saksi dari seluruh TPS. Walau begitu, Ferry menyatakan, perhitungan suara tersebut belum tuntas sepenuhnya, sebab masih ada sejumlah laporan yang belum direkap.

“Apa yang kita kumpulkan tidak pakai sampling, tapi yang dilakukan BPN, mengumpulkan C1 form dari seluruh TPS. 62 persen itu yang sudah kita konfirmasi, yang lain, masih kita lihat,” kata Ferry.

BPN Siap Lapor Ke MK Jika Petahana Di Menangkan
BPN Siap Lapor Ke MK Jika Petahana Di Menangkan (liputandigital.com)

Ferry menuturkan beberapa bukti kecurangan pun telah mulai dikumpulkan oleh BPN Prabowo-Sandi. Dia menyatakan, pelanggaran yang direkap oleh BPN bukan yang bersifat ringan.

“Pelanggaran itu bukan sekadar ecek-ecek, seperti terlambat pembukaan tempat pemungutan suara,” tutur Ferry.

Dia mencontohkan, adanya dugaan kecurangan tersebut berupa banyaknya data pemilih yang berpindah lokasi memilih tetapi masih masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bukan hanya itu, Ferry mengatakan, bahwa data yang dikumpulkan oleh partai-partai di pihaknya pun menyatakan banyak persoalan terjadi di TPS-TPS di berbagai wilayah.

“Kalau jenis pelanggarannya banyak, misalnya surat suara ada yang robek dan bolong. Kalau jumlahnya 1 atau 2, bisa dimengerti, namun ini lebih dari 10. Bagaimana cara memeriksanya?” pungkas Ferry Mursyidan Baldan.