BERBAGI

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setuju dilakukannya pemeriksaan terkait dengan permasalahan data warga negara China yang terdapat di dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemiu 2019 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itu di sampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, pada 27/02/2019.

“Harus didalami lebih lanjut dan setuju diproses aparat setempat,” ungkap Bahtiar.

Sebelum itu, KPU sudah memverifikasi warga negara China yang bernama Guohui Chen ada di dalam DPT Pemilu 2019. Pemasalahan tersebut di katakan KPU sebab mempunyai data yang tertukar.

Viryan selaku Komisioner KPU, menuturkan, bahwa ada kesalahan petugas saat menginput data warga negara Indonesia (NIK) tertulis menjadi milik Guohui Chen. Dan kemudian, nama Chen terdapat di dalam DPT.

permasalahan tersebut mendapat perhatian yang mendalam. Berbagai golongan menduga permasalahan tersebut menandakan adanya peluang kecurangan di dalam Pemilu 2019. Bahtar mengatakan, kedudukan Kemendagri di dalam permasalahan di dalam masalah Cianjur.

Dia menjelaskan, Ditjen Dukcapil Kemendagri sudah menyelidiki Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang di berikan terhadap KPU RI tahun 2017. DP4 merupakan salah satu tumpuan KPU untuk pembaharuan DPT. Bahtiar menyebut, di dalam penyelidikan Kemendagri tak ada NIK tersebut di dalam DP4.

“Jadi Kemendagri tidak mengetahui karena yang berwenang menetapkan DPT adalah KPU. Tapi kami pastikan NIK tersebut tidak ada dalam DP4 yang diserahkan Kemendagri kepada KPU RI,” jelasnya.

Bahtiar mengatakan, bahwa warga negara asing di haruskan untuk mempunyai KTP elektronik. Dengan catatan yakni mempunyai izin tinggal di Indonesia dan berumur lebih dari 17 tahun. Dia mengungkapkan, bahwa hal tersebuttelah di atur di dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terkait dengan Administrasi Kependudukan.

Di dalam ayat 1 Pasal 63 UU No 24 Tahun 2013 di jabarkan jika Penduduk Warga Negara Indonesia serta Orang Asing yang mempunyai Izin Tinggal Tetao yang sudah berumur 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib mempunyai KTP-el. Dan di ayat 3 KTP-el seperti yang dimaknakan di ayat 1 berlaku secara nasional.

Kemendagri Lakukan Pemeriksaan Data WN China Di DPT Cianjur
Kemendagri Lakukan Pemeriksaan Data WN China Di DPT Cianjur (liputandigital.com)

“Kemudian ayat (4) Pasal 63 UU Nomor 24 Tahun 2013 juga menjelaskan bahwa orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir,” tutur Bahtiar.

“Pada ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2013 Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian. Serta di ayat (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el,” sambungnya.

Setelah itu, dia menekankan, jika warga negara asing yang mempunyai KTP elektroni tak dapat memakai kartunya untuk memilih di dalam penilu. Sebab, tak mencakupi kriteria untuk dapat memilih seperti yang di atur di dalam Pasal Pasal 198 UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum.

“Ayat (1) dijelaskan bahwa yang memiliki hak memilih pada Pemilu adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia. Jadi seluruh WNA yang ada di Republik Indonesia ini tidak memiliki hak politik untuk memilih ataupun dipilih,” ujar Bahtiar.

“Ayat (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih,” pungkasnya.