BERBAGI

Jakarta – Proyek pembangunan Jalan Tol Sumatera yang di sebut-sebut oleh para pendukung calon presiden no urut 01 Joko Widodo telah beres, dan terhubung, kelihatan masih plobematis di bagian pembebsan lahan untuk koridor Pekanbaru-Dumai, Provinsi Riau.

Paling tidak, tujuh masyarakat pemilih lahan di Keluarahan Telaga Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, di desak untuk menjual tanah mereka dengan harga yang sangat murah, di bawah harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Rurita Ningrum, kakak dari pemilik lahan mengayatakan, bahwa Dinas PU Riau mendesak bebrapa warga yang tanahnya masuk ke dalam wilayah penegrjaan untuk mendapat ganti rugi dengan harga Rp 10.500 per meter persegi. Hal itu di sampaikan, pada 29/02/2018.

“Padahal di NJOP harganya sekitar Rp 36.000. Dimana ada sekarang harga tanah Rp 10.500 (meter)? Lagipula ini tanah hunian masyarakat,” tuturnya.

Dia menegaskan, bahwa dampak dari harga jual yang sangat rendah, masyarakat menolak dan meminta untuk di gelar mediasi, tetapi yang di terima adalah surat pemberitahuan eksekusi lahan.

“Kami diberi waktu lima hari, termasuk hari libur, mulai tanggal 25 hingga 30 Oktober mendatang,” tegasnya.

Rurita menjelaskan, bahwa surat eksekusi lahan tersebut di berikan bukan oleh staf Pengadilan Negeri Siak, tetapi kontraktor pengerjaan jalan ini, PT Hutama Karya.

“Tanpa negosiasi, mereka mengambil keputusan eksekusi paksa,” jelasnya sembari menggelengkan kepala.

Bahkan, dia menuturjan, bahwa lahan adiknya akan dieksekusi hanya sekitar 1,4 hektare saja. Hingga tanpa dengan eksekusi lahan mereka punkontraktor masih dapat mengerjakan lahan yang lainnya.

“Ada apa dengan PN Siak dan PT HK (Hutama Karya)? Kenapa mereka mendesak sekali? Mereka mengeksekusi tanpa ada mediasi,” tuturnya.

Tak Pantas, Pemerintahan Paksa Rakyat Jual Tanahnya Untuk Bangun Jalan Tol Trans Sumatera
Tak Pantas, Pemerintahan Paksa Rakyat Jual Tanahnya Untuk Bangun Jalan Tol Trans Sumatera (liputandigital.com)

Pihak keluarganya sama sekali tak bertujuan untuk menghalang-halangi pembangunan, tetapi hanya memperjuangkan keadilan agar dapat melanjutkan keberlangungan hidupnya.

“Kami tidak minta harga yang banyak, tapi minta harga layak. Karena di lahan ini ada kandang ayam dan pohon sawit. Ini satu-satunya tempat kami menggantungkan hidup,” katanya.

Rurita pun menyayangkan, tidak ada kepeduliannya Gubernur iau, Bupati Siak, dan juga beberapa pejabat yang lainnya dengan nasih masyarakat.

“Ada 7 warga lainnya yang juga keberatan, mereka terpaksa pasrah daripada tidak dapat sama sekali, betapa lalainya pemerintah sehingga masyarakat dirugikan begini,” ujar Rurita.

Maka dari itu, Rurita mengharapkan, bahwa agar pemerintah baik gubernur, bupati ataupun Kapolda Riau dapat melerai permasalahan yang terjadi.

“Bahkan Satpol PP dan kepolisian sudah mengintimidasi adik saya, makanya saya bilang pemerintah lalai, sangat berbeda dengan Gubernur di Sumut,” imbuhnya.

Pada sekarang ini, Rurita bersama dengan beberapa masyarakat hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. Apalagi, dia telah mengeluarkan surat tembusan untuk Presiden Jokowi, Komnas HAM, dan juga beberapa lembaga lainnya.

“Saya harap Polda Riau hadir menghentikan sementara eksekusi ini, karena tidak ada kegentingan terhadap negara maupun terhambatnya proyek ini,” pungkasnya.