BERBAGI

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabwoo-Sandi mempertanyakan terkait dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan juga 31 Bupati/Wali Kota yang memberikan dukungan kepada pasangan capres-cawapes kubu Petahana. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabwoo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan, bahwa selama ini kepala daerah yang memberikan dukungan untuk paslon kubu Petahana tidak pernah di lakukan putusan hukum. Hal itu di sampaikannya, pada 28/01/2019.

“Bukan cuma di Jawa Tengah tapi dimana-mana kepala daerah mendukung Pak Jokowi di kampung saya saja ada 12 kepala daerah yang mendukung Pak Jokowi di Sumatera Barat. Aman-aman saja (tidak diproses hukum),” kata Andre Rosiade.

Dia menjelaskan, di berbagai daerah, banyak yang menyatakan deklarasi, atau bahkan kepala daerah yang baru saja di lantik dan masih mengenakan baju pelantikan, mereka tidak di lakukan putusan hukum.

“Di berbagai daerah banyak yang deklarasi, bahkan di Istana kepala daerah yang baru dilantik masih pakai baju pelantikan, mereka aman-aman saja,” jelas Andre.

Pada saat itu, Ganjar Pranowo mendatangkan sebanyak 31 kepala daerah dari PDIP dan juga partai koalisi di Hotel Alila, Solo, pada 26/01/2019 lalu. Dari 31 daerah, ada empat diantaranya yang tidak datang ke dalam acara tersebut.

“Sebagai kader partai, kami siap memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin mutlak,” ujar Ganjar, setelah melakukan acara tersebut.

Andre Rosiade yang juga sebagai Politisi Partai Gerindra menuturkan, bahwa belum pernah melihat ada kepala daerah yang memberikan mendukung untuk paslon kubu Petahan di jadikan tersangka. Namun, kepala desa Sampangagung, Kutorejo, Mojokerto Suhartono di jadikan tersangaka, di sebabkan memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden no urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin uno.

BPN Pertanyakan Kepala Daerah Berikan Dukungan Ke Kubu Petahana
BPN Pertanyakan Kepala Daerah Berikan Dukungan Ke Kubu Petahana (liputandigital.com)

“Intinya menurut kami kalau mendukung Pak Jokowi selama aman-aman saja, saya belum pernah menemukan kepala daerah yang jadi tersangka seperti kepala desa di mojokerto ya. Selama ini deklarasi Pak Jokowi, kepala daerah aman saja,” tutur Andre.

Dia menambahkan, hukum tersbeut seperti tajam kepada tim pasangan capres-cawapres no urut 02 Prabowo-Sandi. dan seharusnya Bawaslu dapat berpandangan adil terhadap dukungan yang di berikan oleh kepala daerah untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Hukum terkesan tajam kepada Pak Prabowo, maka kepala desa masuk penjara tapi kepala daerah aman mendukung Pak Jokowi, harusnya Bawaslu objektif dong masak berani cuma kepala desa saja,” pungkasnya.