BERBAGI

Jakarta – Mengenai permasalahan BPJS di Indonesia, nantinya apabila calon presiden nomor urut 02 Prabowo – Sandiakan meninjau ulang para peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang berasal dari Kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah. Sumarjati Arjoso selaku salah satu anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi, mengatakan bahwa hal ini adalah salah satu terkait penyelesaian untuk mengurangi masalah tahunan yang dialami oleh BPJS yakni tentang defisit keuangan.

Dikutip dari Diskusi The Indonesian Institute Center for Public Policy Research atau TII yang diselenggarakan di Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/01/19) Pada tahun 2019, pemerintah saat ini mengambil keputusan untuk menerima sebanyak 96,8 juta jiwa PBI, melonjak dari tahun 2018 yang sekitar 93,4 juta jiwa.

Sebagai informasi bahwa peserta BPJS Kesehatan dibagi menjadi 2 bagian. Untuk bagian yang pertama ialah PBI atau para peserta Jaminan Kesehatan untuk para fakirv miskin dan juga orang yang tidak mampu. Bayarannya pun nantinya dibayarkan oleh pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Dan bagian yang kedua ialah non-PBI yang mencakup para pekerja penerima upah ataupun yang bukan penerima, maupun anggota keluarganya.

Prabowo-Sandi Siap Bereskan Masalah Data Penerimaan BPJS
Prabowo-Sandi Siap Bereskan Masalah Data Penerimaan BPJS

Sehingga hal tersebut dinilai Sumarjati , keadaan tersebut akan mengakibatkan keuangan BPJS Kesehatan kecil. Difisit semakin membesar dari tahun 2014 yang sebesar Rp 3,3 triliun menjadi Rp 16,5 triliun pada tahun2018. Kemudian ada 12 jura peserta dari yang non-PBI memperlambat bayaran sampai pada akhir 2018. “Untuk itu, kami akan perbaiki data peserta PBI agar tidak salah sasaran,” kata mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ini.

Dan menurut Sumarjati, keadaan ini mengakibatkan jumlah beban permasalahan sampai dengan 68,52 triliun. Seharusnya jumlah anggaran yang ada ahanya sebebsar Rp 60,57 triliun. Salah satu masalanya terdapat pada para peserta non-PBI bukan dari penerima upah. Golongan ini hanya mendapatkan anggaran sebanyak Rp 6,51 triliun, dibandingakan dengan beban yang mereka munculkan hanya mencapai Rp 20,34 triliun atau sebanding dengan tiga kali lipatnya.

Menurut Sumarjati, perihal tersebutlah yang nantinya akan Prabowo – Sandi perbaiki secara keseluruhannya data-data kepesertaan tersebut serta memperbaharuinya secara bertahap. Serta pemerintah daerahnya pun akan diikut sertakan untuk sama-sama membantu menyelesaikan masalah defisit keuangan BPJS. “Pada prinsipnya, BPN akan terus menjalankan program di BPJS ini,” pungkas Anggota adan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi.