BERBAGI

Jakarta – “Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter, kami tak punya rekam jejak melanggar HAM, kami tak punya rekam jejak lakukan kekerasan,” kata Jokowi.

Keren bukan? Apalagi diucapkan dengan tegas dan tendensius dengan romah sinis melirik ke Prabowo. Seakan-akan mengatakan “Kamu diktator, saya bukan. Kamu memiliki rekam jejak melanggar HAM, saya tidak. Kamu pelaku kekerasan, saya anti”.

Kira-kira gimana kalau kalian dibegitukan oleh orang lain di depan mata seluruh rakyat indonesia? Apa reaksi kalian?

Marah bukan? Emosi meledak??!

Tapi Prabowo tidak. Prabowo tetap tenang, santun dan mengucapkan kalimat penutupnya dengan santai tanpa beban dan lancar.

“Saudara sekalian, kepastian hukum, menegakkan hukum, institusi hukum, terutama hakim jaksa dan polisi adalah prasyarat suatu negara yang berhasil, namun apabila kami menerima mandat dari rakyat, hak ini yang akan kami perkuat, hal ini akan kami perbaiki terutama kami akan biarkan realistis, untuk orang supaya tidak korup.

Jadi yang kami ingin adalah bicara akar masalah, kita tidak mau cari siapa yang salah, karena kami melihat ini persoalan bangsa, kami ingin menyelesaikan akar masalah kami bertekad untuk menghentikan kebocoran, kami bertekad meningkatkan tax rasio, kami yakin negara ini sangat-sangat kaya tapi terjadi kebocoran-kebocoran kekayaan, kekayaan kita mengalir ke luar negeri, ini bukan salah siapa saja, ini salah kita bersama. sebagai bangsa dan ini kesalahan elit dan ini sudah puluhan tahun.

Kita mau cari masalah jalan keluarnya, kita perbaiki kita lipat gandakan janji-janji hakim dan hak polisi dan dengan demikian kita berharap akan ada lembaga hakim lembaga polisi dan jaksa yang tidak dapat dikorupsi. Kita harus cari the best and brightest untuk di lembaga-lembaga itu upaya kami menjadi binar,” papar Prabowo.

Kebayang tidak kalau Prabowo emosi dan marah mendapat serangan diksi jahat dari jokowi? Disinilah letak kelicikannya. Memancing emosi dan amarah lawan dengan melakukan serangan personal agar lawan gagal memberikan closing statement.

Sah-sah saja sih, cuman tidak etis!

Padahal, bicara masalah HAM. Prabowo tidak pernah terbuktikan dan dinyatakan salah oleh pengadilan manapun. Bahkan terakhir komisioner Komnas HAM jelas-jelas menyatakan bahwa “Prabowo hanya saksi, Wiranto yang bertanggungjawab”. Dan pengadilan PBB sudah keluarkan surat penangkapan sejak tahun 2004. Lalu, di kubu siapa Wiranto sekarang?

Pernyataan Jokowi sesungguhnya sedang menutupi kenyataan bahwa Komnas HAM pernah memberi nilai merah kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, penanganan konflik agraria, dan penanganan intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan.

Penilaian itu disampaikan dalam catatan kritis empat tahun pemerintahan Presiden Jokowi, yang disampaikan komisioner Komnas HAM dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Jakarta Pusat, pada Jumat (19/10/2018) lalu.

“Nilai merah untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Hal ini karena tidak ada pergerakan atau tidak ada kemajuan sama sekali,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.

Komnas HAM, menurut dia, menerima banyak pengaduan masyarakat seiring pembangunan infrastruktur yang dijalankan rezim Jokowi selama empat tahun terakhir, terkait kriminalisasi terhadap warga oleh aparat soal pembebasan lahan yang tanahnya terdampak proyek strategis.

“Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan menimbulkan pelanggaran HAM. Banyak pengaduan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur,” kata dia.

Komnas HAM juga mencatat penanganan konflik sumber daya alam (SDA) seperti kasus perkebunan, pertambangan dan kehutanan. Komnas HAM menyayangkan sikap pemerintah yang tidak membentuk lembaga penyelesaian konflik agraria dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.”Itu menyebabkan konflik lahan di perkebunan dan kehutanan menjadi laporan masyarakat ke Komnas HAM,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Komnas HAM memberikan nilai 40 untuk isu penyelesaian konflik agraria. Komnas HAM menghargai upaya pemerintah mengembangkan program reforma agraria dan terbitnya Perpres Nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria.

RAPOR MERAH KOMNAS HAM UNTUK SIAPA?
RAPOR MERAH KOMNAS HAM UNTUK SIAPA?

“Masih ada tindakan kriminalisasi kepada warga yang melakukan upaya untuk memperoleh hak atas tanah, termasuk anggota masyarakat hukum adat. Komnas HAM menyayangkan tidak diaturnya pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria dalam Perpres tersebut,” ujar Taufan.

Menurut Taufan, Komnas HAM telah menyerahkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu kepada Jaksa Agung. Adapun kasus yang diserahkan di antaranya peristiwa 1965/1966, Peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998, peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003.

Selain itu Komnas HAM juga menambah tiga berkas pelanggaran HAM berat dari Aceh, yakni kasus Jambu Kepok, kasus Simpang KKA dan terakhir kasus Rumah Gedong yang diserahkan ke Jaksa Agung pada tahun 2017-2018. Sayangnya, belum ada yang ditindaklanjuti.

Lalu kenapa kalian begitu kejam terhadap Prabowo?