BERBAGI

Jakarta – Dalam debat pertama Pilpres 2019 Kamis lalu, Calon presiden nomor urut 01 memainkan taktik aman. Hal tersebut disebabkan paslon nomor urut 01 tersebut tidak menyinggung contoh kasus-kasus Hak Asasi Manusia dan hukum pada masa pemerintahannya saat ini.

Hal tersebut juga dikatakan oleh Direktur Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga, yakni Sudirman Said. Sudiman menilai bahwa pemerintahan saat ini dipenuhi oleh catatan – catatan yang buruk di aspek hukum.

Dikutip pada Selasa lalu (22/01/19) di Jakarta Pusat “Justru kemarin itu menurut saya yang membuat mutu Jokowi turun apabila masuk dalam kasus. Karena catatan di bidang hukum buruk,” ucap Sudirman Said.

Daftar catatan yang baik serta yang buruk pada pemerintahan saat ini sangatlah tidak seimbang. Dan hal tersebut lah yang dinilai bahwa debat pertama kemarin kubu petahan mengambil taktik amannya.

Pemerintahan Saat Ini Justru Lebih Banyak Catatan Keburukan Di Aspek Hukum
Pemerintahan Saat Ini Justru Lebih Banyak Catatan Keburukan Di Aspek Hukum

Dan sebagai kepala pemerintahan sudah seharusnya mempunyai fungsi bahwa apa yang selama ini di bangga-banggakan tidak bisa melewati intervensi mengenai permasalahan hukum, lanjut Sudirman. Sudah seharusnya tidak dijadikan alasan hingga beberapa kasus menjadi tidak rampung.

Mantan Menteri ESDM itu mengatakan walaupun tidak dapat mengintervensi, seseorang kepala negara bisa melakukan pengendalian terkait proses hukum.

“Ini ada fungsi kepala megara yang katanya tidak bisa mengintervensi, tapi seorang pemimpin negara bisa mengontrol proses hukum. Ini sembilan kali teror pimpinan KPK tidak terungkap, pemimpin DPR dan DPRD ditangkap korupsi, kasus HAM masa lalu tidak terselesaikan,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here