BERBAGI

Jakarta – Utang yang di miliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini semakin bertambah, yang kini telah mencapai Rp.5.271 Triliun, di sebabkan salah dalam mengelola dan adanya campur tangan kekuasaan. Untuk menghindari BUMN jatuh akibat beban utang yang di milikinya sudah melebihi kemampuan untuk membayar., di perlukan koreksi total terhadap pengelolaan BUMN.

Mantan Sekretaris Kementrian BUMN pada periode 2004-2012 Said Didu, menjelaskan hal tersebut dalam Diskusi Publik yang bertema ‘Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional’ pada hari Rabu 12 Desember 2018.

“BUMN itu milik negara, bukan badan milik penguasa. Seperti halnya Tentara Nasional Indonesia, bukan Tentara Penguasa Indonesia. Ini harus kita klirkan,” jelasnya.

Ia mencontohkan, penugasan pemerintah terhadap BUMN, yang menyebabkan BUMN menjadi merugi. PT.Pertamina (Persero) yang harus memikul beban akibat menjual BBM Premium di bawah harga perekonomian. Pertamina juga harus menanggung nilai selisih dari harga perekonomian.dan PT.PLN yang juga ikut terbebani dengan keputusan yang tidak memperbolehkan PLN untuk menaikkan tarif dasar listrik sampai tahun 2019 nanti.

Bertambahnya Utang BUMN Diperkirakan Karena Salah Dalam Mengelola
Bertambahnya Utang BUMN Diperkirakan Karena Salah Dalam Mengelola

Di pihak lain, harga BBM dan batu bara telah naik. Keuangan perseroan akhirnya memikul beban yang berat, meskipun belakangan ini pemerintah menetapkan DMO batu bara.

“Apabila ada penugasan kepada BUMN tidak ekonomis, pemerintah harusnya mengganti (dengan APBN). Nyatanya tidak, kerugian itu ditanggung oleh BUMN,” ujarnya.

Ia mengingatkan, bila BUMN telah mendapat intervensi untuk kepentingan poliik, maka kehancuran perusahaan plat merah hanya tinggal menunggu waktu saja.

“Seperti yang terjadi saat ini, sebagian BUMN sudah terlilit utang besar”.

Said Didu juga mengatakan, berdasarkan data dari Kementrian BUMN saat rapat dengan Komisi VI DPR RI pada tanggal 3 Desember 2017 sampai akhir September 2018, total utang yang dimiliki oleh BUMN Indonesia mencapai Rp. 5.271 Triliun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp. 3.311 Triliun di sumbangkan dari BUMN sektor keuangan, dengan komponen terbesarnya berupa Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan yang sudah mencapai 74% dari total keseluruhan utang yang di miliki BUMN.